Dasar Hukum

• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2002
• PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997
• INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1998
• SE KBPN No.600-1900 TAHUN 1990 TANGGAL 31 JULI 2003

PERSYARATAN

• 1. Formulir permohonan sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya
• 2. Surat kuasa apabila dikuasakan
• 3. Fotocopy indentitas pemohon(KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah di cocokkan aslinya oleh petugas loket
• 4. Sertipikat Hak Atas Tanah/Sertipikat HMSRS
• 5. Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT

BIAYA

WAKTU

Keterangan