Sistem Informasi Perkantoran BPN Lamtim

Peralihan Hak Jual Beli

Dasar Hukum

UU NOMOR 5 TAHUN 1960
UU NOMOR 16 TAHUN 1985
UU NOMOR 21 TAHUN 1997 jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2000
PP NOMOR 48 TAHUN 1994 jo PP NOMOR 79 TAHUN 1996
PP NOMOR 24 TAHUN 1997
PP NOMOR 37 TAHUN 1998
PP NOMOR 46 TAHUN 2002
PMNA/KBPN NOMOR 3 TAHUN 1997
PERATURAN KBPN RI NOMOR 1 TAHUN 2006
SE KBPN No.600-1900 TAHUN 1990 TANGGAL 31 JULI 2003
SE KBPN RI NO.1219-340.3.D.II Tanggal 28 April 2009

PERSYARATAN

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas matrai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy indentitas pemohon(KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah di cocokkan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum yang sudah dicocokan aslinya oleh petugas loket.
5. Sertipikat Asli.
6. Akta Jual-Beli PPAT.
7. Fotocopy KTP dan para pihak penjual/pembeli dan/atau Kuasanya.
8. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
9. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

BIAYA

Sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang tarif yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

WAKTU

5 (Lima) Hari Kerja

Keterangan

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
3. Pernyataan tanah tidak sengketa.
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Peralihan Hak Pewarisan/Wasiat

Dasar Hukum

UU NOMOR 5 TAHUN 1960
UU NOMOR 21 TAHUN 1997 jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2000
PP NOMOR 37 TAHUN 1998
PP NOMOR 46 TAHUN 2002
PMNA/KBPN NOMOR 3 TAHUN 1997
PERATURAN KBPN RI NOMOR 1 TAHUN 2006
SE KBPN No.600-1900 TAHUN 1990 TANGGAL 31 JULI 2003

PERSYARATAN

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas matrai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy indentitas pemohon(KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah di cocokkan aslinya oleh petugas loket.
4. Sertipikat Asli.
5. Surat Keterangan waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Akta wasiat notariel.
7. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
8. penyerahan bukti SSB(BPHTB), dan bukti SPP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

BIAYA

Sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang tarif yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

WAKTU

5 (Lima) Hari Kerja

Keterangan

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
3. Pernyataan tanah tidak sengketa.
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Peralihan Hak Tukar Menukar

Dasar Hukum

UU NOMOR 5 TAHUN 1960
UU NOMOR 21 TAHUN 1997 jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2000
PP NOMOR 48 TAHUN 1994 jo PP NOMOR 79 TAHUN 1996
PP NOMOR 24 TAHUN 1997
PP NOMOR 37 TAHUN 1998
PP NOMOR 46 TAHUN 2002
PMNA/KBPN NOMOR 3 TAHUN 1997
PERATURAN KBPN RI NOMOR 1 TAHUN 2006
SE KBPN No.600-1900 TAHUN 1990 TANGGAL 31 JULI 2003

PERSYARATAN

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas matrai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy indentitas pemohon(KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah di cocokkan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum yang sudah dicocokan aslinya oleh petugas loket.
5. Sertipikat Asli.
6. Akta Tukar Menukar PPAT.
7. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
8. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
9. Penyerahan bukti SSB(BPHTB) dan bukti SSp/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah.

BIAYA

Sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang tarif yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

WAKTU

5 (Lima) Hari Kerja

Keterangan

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
3. Pernyataan tanah tidak sengketa.
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Peralihan Hak Hibah

Dasar Hukum

UU NOMOR 5 TAHUN 1960
UU NOMOR 21 TAHUN 1997 jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2000
PP NOMOR 48 TAHUN 1994 jo PP NOMOR 79 TAHUN 1996
PP NOMOR 24 TAHUN 1997
PP NOMOR 37 TAHUN 1998
PP NOMOR 46 TAHUN 2002
PMNA/KBPN NOMOR 3 TAHUN 1997
PERATURAN KBPN RI NOMOR 1 TAHUN 2006
SE KBPN No.600-1900 TAHUN 1990 TANGGAL 31 JULI 2003

PERSYARATAN

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas matrai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy indentitas pemohon(KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah di cocokkan aslinya oleh petugas loket.
4. Sertipikat Asli.
5. Akta Hibah dari PPAT.
6. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
7. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSB/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah.

BIAYA

Sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang tarif yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

WAKTU

5 (Lima) Hari Kerja

Keterangan

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
3. Pernyataan tanah tidak sengketa.
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Peralihan Hak Pembagian Hak Bersama

Dasar Hukum

UU NOMOR 5 TAHUN 1960
UU NOMOR 21 TAHUN 1997 jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2000
PP NOMOR 48 TAHUN 1994 jo PP NOMOR 79 TAHUN 1996
PP NOMOR 24 TAHUN 1997
PP NOMOR 37 TAHUN 1998
PP NOMOR 46 TAHUN 2002
PMNA/KBPN NOMOR 3 TAHUN 1997
PERATURAN KBPN RI NOMOR 1 TAHUN 2006
SE KBPN No.600-1900 TAHUN 1990 TANGGAL 31 JULI 2003
SE KBPN RI NO.1219-340.3.D.II Tanggal 28 April 2009

PERSYARATAN

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas matrai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy indentitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah di cocokkan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum yang sudah dicocokan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum.
5. Sertipikat Asli.
6.Akta bersama dari PPAT.
7. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
8. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
9. Penyertaan bukti SSB (BPHTB), Bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran Hak).

BIAYA

Sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang tarif yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

WAKTU

5 (Lima) Hari Kerja

Keterangan

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
3. Pernyataan tanah tidak sengketa.
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Peralihan Hak Lelang

Dasar Hukum

UU NOMOR 5 TAHUN 1960
UU NOMOR 21 TAHUN 1997 jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2000
PP NOMOR 48 TAHUN 1994 jo PP NOMOR 79 TAHUN 1996
PP NOMOR 46 TAHUN 2002
PMNA/KBPN NOMOR 3 TAHUN 1997
SE KBPN No.600-1900 TAHUN 1990 TANGGAL 31 JULI 2003

PERSYARATAN

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas matrai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy indentitas pemohon/pemegang (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah di cocokkan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum yang sudah dicocokan aslinya oleh petugas loket.
5. Sertipikat Asli.
6. Risalah lelang.
7. Penyerahan bukti pelunasan lelang.
8. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB(BPHTB), bukti SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
9. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BIAYA

Sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang tarif yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

WAKTU

5 (Lima) Hari Kerja

Keterangan

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
3. Pernyataan tanah tidak sengketa.
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Peralihan Hak Pemasukan Kedalam Perusahaan/Inbreng

Dasar Hukum

UU NOMOR 5 TAHUN 1960
UU NOMOR 21 TAHUN 1997 jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2000
UU NOMOR 40 TAHUN 2007
PP NOMOR 48 TAHUN 1994 jo PP NOMOR 79 TAHUN 1996
PP NOMOR 24 TAHUN 1997
PP NOMOR 37 TAHUN 1998
PP NOMOR 46 TAHUN 2002
PMNA/KBPN NOMOR 3 TAHUN 1997
PERATURAN KBPN RI NOMOR 1 TAHUN 2006
SE KBPN No.600-1900 TAHUN 1990 TANGGAL 31 JULI 2003

PERSYARATAN

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas matrai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy indentitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah di cocokkan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum yang sudah dicocokan aslinya oleh petugas loket.
5. Sertipikat Asli.
6. Surat pengantar dari PPAT.
7. Akta Pemasukan kedalam perusahaan dari PPAT.
8. Izin pemindahan hak Jika :
a. Pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang didalam sertifikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang.
b. Pemindahan hak pakai atas tanah negara.
9. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB(BPHTB) dan bukti SPP/PPH untuk perolehan tanah.

BIAYA

Sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang tarif yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

WAKTU

5 (Lima) Hari Kerja

Keterangan

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
3. Pernyataan tanah tidak sengketa.
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Peralihan Hak Marger

Dasar Hukum

UU NOMOR 5 TAHUN 1960
UU NOMOR 21 TAHUN 1997 jo. UU NOMOR 20 TAHUN 2000
UU NOMOR 40 TAHUN 2007
PP NOMOR 24 TAHUN 1997
PP NOMOR 37 TAHUN 1998
PP NOMOR 46 TAHUN 2002
PMNA/KBPN NOMOR 3 TAHUN 1997
PERATURAN KBPN RI NOMOR 1 TAHUN 2006
SE KBPN No.600-1900 TAHUN 1990 TANGGAL 31 JULI 2003

PERSYARATAN

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas matrai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy indentitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah di cocokkan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum yang sudah dicocokan aslinya oleh petugas loket.
5. Sertipikat Asli.
6. Surat pengantar dari PPAT.
7. Surat pernyataan yang menyatakan bahawa penggabungan atau peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi.
8. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB(BPHTB) dan bukti SPP/PPH untuk perolehan tanah.

BIAYA

Sesuai ketentuan peraturan pemerintah tentang tarif yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

WAKTU

5 (Lima) Hari Kerja

Keterangan

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
3. Pernyataan tanah tidak sengketa.
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.