Dasar Hukum

• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2002
• PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997
• SE KBPN No.600-1900 TAHUN 1990 TANGGAL 31 JULI 2003

PERSYARATAN

• 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas matrai cukup.
• 2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
• 3. Fotocopy indentitas pemohon(KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah di cocokkan aslinya oleh petugas loket.
• 4. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum yang sudah dicocokan aslinya oleh petugas loket.
• 5. Sertipikat tanah dan Sertipikat hak tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat hak tanggungan hilang.
• 6. Surat roya/keterangan lunas/pelunasan hutang dari kreditur.
• 7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (kreditur) dan/atau kuasa yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket.

BIAYA

WAKTU

Keterangan